Seperti penulis ketahui, hampir memasuki usia ke 7 tahun, permasalahan ini tak kunjung usai. Secara nyata, Lumpur Lapindo, menambah rentetan sejarah kelam penderitaan yang dialami bangsa ini. Awan kelabu di Bumi Jawa Timur terkesan tak pernah mengalami penyusutan. Kedahsyatan semburan lumpur terus menerus keluar dari perut bumi. Kuatnya semburan lumpur, ditengarai akibat dari aktivitas pengeboran PT Lapindo Brantas, yang berujung menenggelamkan rumah dan kehidupan masyarakat Porong, Sidoarjo.
Hal ini wajar, mengingat volume lumpur diperkirakan mencapai sekira 5.000 hingga 50 ribu meter kubik perhari. Akibatnya, membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di kota pengrajin kulit ini.
Disisi lain, Ical yang selama ini bertahan 6 tahun di posisi bergengsi versi majalah Forbes, terkesan menggunakan kekuatan mesin partai di gedung wakil rakyat untuk membawa masalah ini sebagai bencana alam, dengan tujuan agar pihaknya tak dipersalahakan dan menjadi tanggung jawab pemerintah.
Meski adanya upaya bantahan, akan peristiwa tersebut bukan ditimbulkan kesalahan pengeboran, melainkan bencana alam. Secara mata telanjang, masyarakat luas sudah dapat menilai, peristiwa ini merupakan unsur kelalaian yang akhirnya menimbulkan mala petaka berkepanjangan bagi masyarakat sekitar.
Dalam pernyataannya, Dr Mark Tingay dari Curtin University, Australia, berpendapat semburan lumpur Sidoarjo terjadi karena kesalahan manusia. Kesimpulan yang di dapat dari berbagai kajian ilmiah yang dilakukan tim Curtin University, menunjukkan semburan lumpur bukan akibat gempa bumi Yogya.
Alasan ini, merujuk pada realitas yang ada, gempa Yogya hanya berkekuatan 6,3 skala Richter ketika sampai di Sidoarjo getarannya tinggal 2 skala Richter. Kekuatan getaran 2 skala Richter sama dengan gelombang kecil di pinggir kolam. Tak akan bisa memicu perubahan struktur geologis yang menyebabkan munculnya semburan lumpur dari perut bumi Sidoarjo.
Dalam pengamatan penulis, bagaimana mungkin bisa zero accident, sementara sumur banjar panji 1 yang dibor pada 2006 lalu, terus menyembur dan menenggelamkan beberapa desa di sekitar kawasan tersebut.
Melepas Tanggung Jawab
Langkah Lapindo yang berharap agar kasus ini dijadikan bencana dengan tujuan negara menanggung secara keseluruhan, kerap di gadang-gadang. Dalam pernyataanya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), sejak 2006-2010, Lapindo sudah meminta agar pemerintah ikut membiayai dampak dari sembuaran lumpur. Terbukti, sebesar Rp 2,8 triliun sudah keluar dari APBN selama kurun waktu 4 tahun tersebut.
Kondisi ini terus berlanjut pada periode berikutnya. Pada 2012 – 2014, APBN sebesar Rp5,8 triliun untuk menanggung korban lumpur Lapindo. Jumlah keseluruhan yang ditanggung negara, sebesar Rp8,6 triliun.
Penguatan Lapindo agar masalah pengaturan ganti rugi korban menjadi tanggung jawab negara, semakin kuat setelah keluarnya Perpres No 14 tahun 2007, tentang badan penanggulangan lumpur sidoarjo (BPLS).
Dengan adanya peraturan inilah, penanggulangan dampak semburan di luar peta terdampak, menjadi tanggung jawab negara. Sangat disayangkan, triliunan uang negara yang sepatutnya dialokasikan untuk kepentingan negara dalam rangka mensejahterakan kehidupan rakyat, justru terus mengalir untuk sebuah tindakan akibat kecerobohan pihak Lapindo yang pada awalnya hanya memikirkan keuntungan tanpa memperdulikan dampak dari tindakan tersebut.
Sementara, tanggung jawab Lapindo jauh lebih ringan. Terkesan, negara dijadikan kambing hitam untuk dipersalahakan Lapindo agar menimbulkan persefsi publik, bahwa negara lemah dan tak mampu melindungi warganya.
Kehadiran lumpur dalam kehidupan masyarakat Porong, tentu bukan sesuatau yang diharapkan. Pada kenyataanya kehadirannya, tak dapat ditolak. Terbukti, lumpur ini berhasil menenggelamkan dan melumpuhkan rumah, sektor pertanian, pendidikan, ekonomi dan kehidupannya sosial masyarakat disekitar.
Sebelumnya, Lapindo telah berjanji akan melunasi ganti rugi korban lumpur pada Desember 2012. Ketika memasuki waktu yang disepakati, pihak Lapindo kembali mengingkar dengan dalil mempercepat proses ganti rugi, perusahaan berharap diberi kesempatan kembali melakukan pengeboran di desa Kalidawir, Tanggulangin, Sidoarjo.
Teguran SBY
Teguran yang disampaikan Yudhoyono selaku kepala negara, membuktikan, selama ini pihak yang seharusnya bertanggung jawab, mengakui apa yang telah diperbuat. Pernyataan ini sekaligus menjadi teguran keras Mantan Kasospol ABRI, kepada pihak Lapindo. Padahal, perusahaan dan pihak-pihak yang berada dibelakan Lapindo bukanlah pihak yang kecil.
Seperti penulis ketahui, PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) telah diwajibkan membayar ganti rugi terhadap korban lumpur Lapindo sebesar Rp 3,83 triliun. Pada Mei tahun lalu, Lapindo menyebut tidak dapat melunasi tunggakan kepada para korban bencana lumpur Lapindo seperti yang diminta pemerintah.
Selama ini, saham Lapindo Brantas dimiliki oleh PT Energi Mega Persada, merupakan anak perusahaan Grup Bakrie. CEO Lapindo Brantas adalah Nirwan Bakrie, yang merupakan adik kandung dari politisi Aburizal Bakrie, yang mempunyai berbagai bisnis di penjuru negeri ini.
Sudah menjadi kewajiban Lapindo, membayar ganti rugi Rp3,830 triliun kepada korban semburan lumpur yang terjadi pada 2006 lalu. Sejauh ini, Lapindo sudah membayar Rp2,97 triliun sehingga masih tersisa Rp850,9 miliar.
Sementara korban lumpur lama di dalam areal peta terdampak sesuai Perpres Nomor 14 tahun 2007, ternyata belum terselesaikan. Padahal, warga yang masuk areal peta terdampak ini adalah korban lumpur paling lama yang merasakan penderitaan hampir tujuh tahun.
Sikap tegas Yudhoyono yang memerintahkan PT Minarak Lapindo Jaya untuk segera melunasi ganti rugi korban luapan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, secara tidak langsung menyadarkan kita, kasus lapindo agar tidak dilupakan.
Pernyataan yang dikemukakan kepala negara, terkait lambatnya Lapindo melunasi kewajibannya kepada warga yang sudah menderita atas luapan lumpur tersebut, menunjukan kegeraman sikap Presiden, terhadap masalah ini. Teguran ini, merupakan kesekian kalinya SBY mendesak Lapindo menepati tanggung jawabnya.
Misalnya, pada 17 Februari 2009, Presiden telah memerintahkan Lapindo menuntaskan ganti rugi paling lambat pada akhir tahun tersebut. Namun, hingga saat ini pelunasan itu ternyata belum tuntas.
Lontaran pernyataan sikap ini, sekaligus menunjukan kepada masyarakat luas, kesalahan dari penderitaan warga Sidoarjo, merupakan akibat kelalaian pihak Lapindo, bukan karena faktor alam. Jika masalah ini terabikan, penulis meyakini, secara tidak langsung akan menjadi bagian stigmatisasi yang melekat pada Ketua Umum Golkar. Karena itu, bukan tidak mungkin Ical akan kandas pada 2014.
Ferry Ferdiansyah
Penulis merupakan Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Mercubuana Jakarta
Program Studi Magister Komunikasi
ABOUT AUTHOR
0 Comments
