Pelajar lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian tulis SNMPTN.
Kebanyakan para pelajar SMA atau sederajat yang akan melanjutkan pendidkan ke PTN, bisa dipastikan mereka akan mempersiapkan diri untuk menghadapinya, belajar di bimbel, membeli buku panduan SNMPTN, dan lain sebagainya, Mereka sangat ingin diterima di PTN favorit melalui SNMPTN karena harga pendidikan yang tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan biaya masuk PTS. Bagi orang kaya, biaya memang bukan menjadi masalah berarti. Namun menjadi persoalan jika mereka berasal dari kalangan orang kurang mampu dari segi finansial.
Menghadapi dengan belajar dan berusaha keras merupakan suatu kenyataan yang mendampingi eksistensi ujian tulis SNMPTN tersebut. Adanya iklim persaingan untuk memperebutkan kursi PTN favorit, maka akan semakin bagus pula kualitas siswa-siswa yang bisa dijaring. Menjadi kebalikannya jika memang sistem SNMPTN Tertulis tersebut dihapus, para siswa yang pada awalnya memiliki antuisias lebih untuk belajar, bakal berbeda dengan menghadapi kebijakan baru ini. Bisa diprediksi antusiasme belajar para murid akan mengalami penurunan, dan ujung-ujungnya, hasilnya pun bisa dikatakan kurang maksimal.
UN dan SNMPTN Undangan belum bisa menunjukkan kualitas mahasiswa baru
Bakal menjadi permasalahan jika memang UN dijadikan penentu bisa masuk atau tidaknya calon mahasiswa baru ke PTN, dikarenakan sudah menjadi rahasia umum bahwa tingkat kesulitan dari soal-soal SNMPTN lebih sulit jika dibandingkan dengan soal-soal UN. Dari sini saja sudah bisa kita ketahui bahwa dengan adanya penggunaan nilai UN sebagai prasyarat masuk PTN maka dengan sendirinya akan menurunkan kualitas pendidikan di Tanah Air.
Dengan mengetahui akibat-akibatnya di atas sudah pasti pemerintah akan lebih memfokuskan pada peningkatan kualitas soal-soal UN; dengan kata lain, soal akan menjadi lebih sulit jika dibandingkan dengan UN sebelumnya. Sangat mengerikan rasanya jika hal ini terjadi dikarenakan dengan standar kesulitan UN tahun kemarin saja, sudah banyak siswa yang tidak lulus, banyak yang ketakutan, banyak yang pingsan dan lain sebagainya. Bisa kita bayangkan apa jadinya jika soal-soal UN bakal menjadi lebih sulit dibandingkan dengan standar UN tahun sebelumnya.
Hal di atas masih ditinjau dari jalur UN saja. Jalur SNMPTN Undangan pun tidak kalah payahnya, karena sistem ini menggunakan nilai rapor sebagai dasar pertimbangannya. Sudah kita ketahui bersama jika nilai rapor ketika SMA sangatlah bersifat subjektif, belum menjadi kepastian jika siswa yang memperoleh nilai 90 lebih pintar dengan mereka yang hanya memiliki nilai 80. Penggunaan nilai rapor sebagai bahan pertimbangan akan menyebabkan semakin gencar pula sekolah-sekolah negeri, terlebih swasta, dalam memberikan nilai tinggi dengan gampang dan murahnya, tanpa memperhatikan kualitas siswanya secara ketat. Hal ini bisa dilakukan demi menjaga martabat, harga diri dan gengsi nama baik sekolah, karena sudah menjadi tradisi dan kebanggaan bagi sekolah jika para peserta didiknya bisa tembus pada PTN berkualitas, dan menjadi aib jika peserta didiknya tidak lulus dalam UN dan bahkan di SNMPTN.
Bisa semakin menyulitkan alumni SMA masuk PTN
Kita mengetahui bahwa peserta SNMPTN Tulis bukan hanya siswa SMA yang lulus pada tahun itu saja, namun ada pula yang berasal dari lulusan SMA tahun sebelumnya. Kalau sistem SNMPTN Tulis ditiadakan, lantas pelajar lulusan SMA tahun sebelumnya akan masuk PTN lewat jalur mana? Jika lewat jalur UN pasti memiliki kemungkinan kecil dikarenakan standarisasi ujian UN dari tahun lalu berbeda dengan UN dengan sistem baru ini. Melalui jalur undangan pun memiliki argumentasi yang kurang lebih sama dengan jalur UN di atas.
Bagi para alumni SMA masih bisa masuk PTN melalui jalur mandiri yang diselenggarakan setelah penyelenggaraan SNMPTN. Namun lagi-lagi sudah menjadi rahasia umum bahwa jalur mandiri ini merupakan jalur yang terkenal mahal dari segi ekonomi. Menjadi permasalahan bagi mereka para alumni yang berasal dari golongan keluarga kurang mampu secara finansial yang pasti sangat memberatkan bagi mereka. Adilkah perlakuan semacam ini?
Jika pemerintah terketuk hatinya, maka cara untuk menghindari diskriminasi seperti itu salah-satunya bisa dengan membentuk jalur mandiri dengan biaya terjangkau atau paling tidak berbiaya sama dengan biaya jalur penerimaan SNMPTN. Dengan demikian, para alumni bisa mendapatkan perlakuan yang sama dalam menerima dan menempuh dunia pendidikan. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab bagi pemerintah, khususnya Kemendikbud sebagai pemegang kewenangan dunia pendidikan untuk menjadikan dunia pendidikan di Indonesia bisa lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya.
Mochamad Agus Nasrudin
Fakultas Hukum
Universitas Airlangga (Unair) Surabaya
ABOUT AUTHOR
0 Comments
