Saatnya SUMUT Memilih

MEDAN – Kamis (7/3), Sumatera Utara akan menggelar Pemilihan Gubernur Sumatera Utara untuk memimpin Sumut 2013-2018. Waktu yang ditentukan UU untuk satu periode kecuali ada sesuatu hal yang terjadi.

Dalam pertarungan Sumut 1, kali, ada 5 pasangan calon yakni nomor urut (1) pasangan Gus Irawan Pasaribu-Soekirman, (2) Effendi MS Simbolon-Jumiran Abdi, (3) Chairuman Harahap-Fadly Nurzal, (4) Amri Tambunan-RE Nainggolan dan nomor urut (5) Gatot Pujo Nugroho-T Erry Nuradi.

Dalam berbagai kesempatan para pasangan calon ini selalu menawarkan yang baik-baik kepada masyarakat Sumatera Utara baik forum resmi maupun dalam kampanye terbuka. Semuanya berjanji akan membawa perubahan di segala sektore kehidupan, rakyat baik petani, buruh, nelayan kelompok yang sering terlupakan.

Bidang pelayanan umum, para pasangan ini juga berjanji muluk seeprti sekolah gratis, layanan kesehatan, infrastruktur, bantuan modal bagi petani dan nelayan.

Bidang ekonomi, pasangan juga menjanjikan seabrek program baik ekomoni untuk rakyat maupun ekomoni dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Rektor Universitas Sumatera Utara Syahril Pasaribu tetap berharap kepada pasangan yang akan menang.

"Siapapun yang terpilih nantinya dapat membawa Sumut ke arah yang lebih maju, baik dalam hal pembangunan, ekonomi, transportasi, dan lain-lain." katanya.

Ketua Lembaga Pemantau Pemilu dan Pemerintahan Sumatera Utara (LP3SU), Zamzami Umar menilai pemimpin Sumut ke depan harus mampu menggiring Sumut ke arah yang lebih baik.

Akan tetapi di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan sosok seorang ekonom yang dapat memperbaiki kondisi perekonomian Sumut. Inilah yang menjadi polemik dalam Pilgubsu yang akan diselenggarakan tanggal 7 Maret ini.

Siapa yang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur Sumut lima tahun ke depan berada ditangan  warga Sumatera Utara yang memiliki hak memilih. KPU Sumut telah menetapkan DPT (daftar pmeiluh tetap) Pilgub Sumut 2013 yakni  10.310.872 pemilih.

Untuk menjadi pememang Pilgub Sumut satu kali putaran , pasangan calon harus mampu meraih 30% suara dari suara sah. Perjuangan yang tak sulit bila pasangan calon memiliki elektabilitas.

Masyarakat Sumatera Utara yang memiliki hak suara mestinya  harus memahami keseriusan setiap pasangan calon yang berniat menjadi memimpin Sumut. Menawarkan visi misi atau sasaran ketika kampanye bukan jaminan menjadikan Sumut lebih maju.

Pasalnya, visi misi tersebut hanya perkataan bukan dibuat dalam sebuah perjanjian atau dokumen fakta sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

“Ini perlu menjadi perhatian masyarakat karena visi misi para pasangan calon gubernur Sumut tersebut bukan menjadi jaminan atau garansi kerja mereka,” ujar Shohibul Ansor Siregar, analis politik UMSU.

Selain janji yang tak pasti, masyarakat Sumut juga harus melihat rekam jejak para pasangan calon khususnya rekam jejak hokum paraa calon dan pasangannya.

Sebab menurut Ketua Divisi Korupsi HAM LBH Medan, Ahmad Irwandi Lubis, dari 5 pasangan calon Gubernur Sumut sebagian besar pernah dilaporkan ke lembaga hokum karena terlibat dugaan korupsi terkait jabatan yang mereka pegang.

Dari 5 pasangan calon, sampais ekarang masing aktif sebagai birokrat atau kepala daera dan wakil kepala daerah dan juga mantan pejabat.

Sebut saja, Gatot Pujo Nugroho yang Plt Gubernur Sumut, Amri Tambunan yang sampai sekarang Bupati Deli Serdang, Tengku Erry Nuradi sebagai Bupati Deli Serdang dan Wakilnya, Soekirman yang turut bertarung.

Menurut Lubis, mereka ini pernah dilaporkan berbagai LSM ke pihak terkait soal dugaan korupsi. Calon lain yang mentan pejabat, Gus Irawan Pasaribu yang mantan Dirut Bank Sumut yang pernah diributi pendemo dalam kasus korupsi di Bank Sumut. RE Nainggolan yang juag mantan Sekda Sumut.

Masyarakat Sumut harus belajar dari Pilgub 2008 yang mengantarkan mantan Gubsu Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho menjadi Gubsu untuk 5 tahun.

Namun, Syamsul harus berhenti di tengah jalan setelah diganjar KPK dalam kasus korupsi. Miliayran  rupiah biaya memilih Syamsul tak berguna karena progamnya belum terealisasi setelah terlebih dahulu masuk penjara.

Gatot yang dihunjuk sebagai Plt tak memiliki kewenangan karena berbenturan dengan UU hanya sebagai pemimpin tanpa bisa membuat kebijakan.

Pelajaran ini tentunya berharga bagi masyarakat Sumut. Artinya, jangan pasangan calon yang sekarang ini hanya akan mengurusi dirinya sendiri karena kasus hokum sehingga janjinya tak bisa dipenuhi.

“Masyarakat Sumut  harus melihat ini, pengalaman telah terbukti, Gubernur Sumut Syamsul Arifin dimenangkan ke penjara,’ ujar Irwandi Lubis.

Bagi 10.310.872 pemilih Sumut ini tentunya menjadi perhatian. Seperti yang diungkapkan Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Medan, pecan lalu, masyarakat Sumut jangan mau dibeli. “Hanya karena silau melihat uang biru Rp50.000 memilih yang tak jelas,’ ujarnya.

Artinya, masyarakat  Sumut harus mengedepankan hati nurani dan rasionalistis dalam menentukan hak suara bukan karena iming-iming atau fanatisme.  Selamat bertarung.!